Profil Muhammad Kerry Adrianto

nuansaberita.com – Muhammad Kerry Adrianto Riza, yang juga dikenal sebagai Kerry Riza, lahir di Jakarta pada 15 September 1986. Ia merupakan putra dari pengusaha ternama Riza Chalid dan Roestriana Adrianti. Kerry menempuh pendidikan di luar negeri, termasuk di United World College of South East Asia (UWCSEA) dan Imperial College London.

Dalam dunia bisnis, Kerry aktif di berbagai sektor, antara lain sebagai Presiden Direktur PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi, Komisaris Utama GAP Capital, dan pemilik klub basket Hangtuah. Ia juga terlibat dalam pengelolaan KidZania Jakarta dan memiliki saham di PT Orbit Terminal Merak (OTM).

Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina

Kerry Adrianto menjadi sorotan publik setelah resmi menjadi terdakwa dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Kasus ini, yang dikenal sebagai “PertaminaGate”, merupakan salah satu skandal terbesar di sektor energi Indonesia, dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Dalam dakwaan Kejaksaan Agung (Kejagung), Kerry disebut memiliki peran penting sebagai pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa, perusahaan broker yang terlibat dalam distribusi minyak mentah. Melalui perusahaan tersebut, Kerry diduga menikmati keuntungan dari mark-up kontrak pengiriman minyak yang nilainya mencapai 13–15 persen di atas harga normal.

Selain itu, terdapat dugaan pengaturan dalam pengadaan minyak mentah domestik dan impor, di mana prioritas pembelian minyak dari dalam negeri yang seharusnya diutamakan malah dialihkan. Praktik tersebut ditengarai menyebabkan kerugian besar bagi negara dan menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Modus Operandi dan Kerugian Negara

Salah satu modus yang digunakan dalam kasus ini adalah penyewaan kapal dan terminal bahan bakar minyak (BBM) secara fiktif. Kerry diduga memperoleh keuntungan pribadi mencapai Rp3,07 triliun dari kontrak fiktif penyewaan kapal dan terminal BBM.

Selain itu, Kerry juga disebut-sebut menghabiskan uang hasil korupsi untuk kegiatan pribadi mewah, seperti bermain golf di Thailand dengan biaya mencapai Rp176 juta. Hal ini semakin memperburuk citranya di mata publik.

Status Hukum dan Proses Persidangan

Pada 13 Oktober 2025, sidang dakwaan untuk Muhammad Kerry Adrianto diadakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Kerry kini resmi berstatus terdakwa bersama sejumlah pejabat Pertamina dan pihak swasta lain yang juga terlibat dalam kasus ini.

Melalui kuasa hukumnya, Kerry mengajukan permohonan pemindahan ke Rutan Salemba Kelas 1A Jakarta Pusat karena alasan kesehatan. Ia dilaporkan menderita pneumonia dan alergi berat, sehingga memerlukan perawatan intensif.

Reaksi Publik dan Dampak Sosial

Kasus ini menuai reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama terkait dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Publik menuntut agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta meminta agar semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat Pertamina dan pihak swasta, diproses secara hukum sesuai dengan peran dan kontribusinya dalam kasus ini.

Selain itu, kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan dan tata kelola di sektor energi Indonesia. Banyak pihak berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan migas di masa depan agar tidak terulang kembali.

Harapan untuk Keadilan dan Perbaikan Sistem

Kasus korupsi minyak mentah yang melibatkan Muhammad Kerry Adrianto dan sejumlah pihak lainnya merupakan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Proses hukum yang transparan dan adil sangat diharapkan untuk memastikan keadilan bagi negara dan masyarakat. Selain itu, perbaikan sistem pengelolaan sektor energi juga menjadi hal yang mendesak agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

Eks Direktur Gas Pertamina Minta Ahok dan Nicke Tanggung Jawab dalam Kasus LNG

Kronologi Kasus LNG Pertamina

nuansaberita.com – Kasus LNG Pertamina kembali menjadi sorotan publik setelah eks Direktur Gas Pertamina menyuarakan tuntutannya agar Ahok, Komisaris Utama Pertamina, dan Nicke Widyawati, Direktur Utama, bertanggung jawab atas sejumlah kebijakan yang dianggap merugikan perusahaan.

Menurut eks direktur tersebut, keputusan strategis terkait pengelolaan LNG di beberapa proyek skala besar dinilai tidak transparan dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Ia menekankan pentingnya audit menyeluruh serta evaluasi internal untuk memastikan akuntabilitas pimpinan puncak.

Sektor LNG sendiri menjadi vital karena berperan sebagai salah satu sumber energi utama nasional. Ketidaktepatan pengambilan keputusan di sektor ini dapat berdampak langsung pada stabilitas harga energi, pasokan untuk industri, serta kepercayaan investor.

Tuntutan Eks Direktur dan Pihak yang Terlibat

Eks Direktur Gas Pertamina menegaskan bahwa Ahok dan Nicke harus bertanggung jawab secara profesional dan moral atas keputusan yang diambil selama masa jabatannya. Ia menekankan bahwa pimpinan Pertamina memiliki wewenang penuh dalam pengambilan keputusan strategis, sehingga kewajiban pertanggungjawaban tidak bisa dialihkan.

Tuduhan yang Disampaikan

Beberapa tudingan yang dilayangkan antara lain:

Pengelolaan kontrak LNG yang tidak transparan
Keputusan investasi yang berisiko tinggi tanpa mitigasi memadai
Kurangnya pengawasan internal pada proyek skala besar

Eks direktur menekankan bahwa pihak-pihak ini memiliki posisi kunci dalam menentukan arah kebijakan LNG, sehingga dampak dari keputusan mereka harus ditanggung penuh.

Respon Ahok dan Nicke

Hingga saat ini, baik Ahok maupun Nicke Widyawati belum memberikan komentar resmi terkait tuntutan ini. Namun sumber internal Pertamina menyebutkan bahwa manajemen perusahaan tengah menyiapkan klarifikasi resmi dan audit internal untuk menjawab tudingan tersebut.

Dampak Kasus LNG terhadap Pertamina dan Sektor Energi

Stabilitas Pasokan dan Harga Energi

Kasus ini memengaruhi persepsi publik dan investor terhadap Pertamina, khususnya terkait pengelolaan proyek LNG. Ketidakjelasan tanggung jawab dapat memicu ketidakpastian harga energi dan stabilitas pasokan untuk industri maupun konsumen domestik.

Kepercayaan Investor

Investor menaruh perhatian serius pada kasus ini karena menyangkut manajemen risiko dan transparansi perusahaan BUMN. Penanganan yang tepat akan meningkatkan kepercayaan, sementara keterlambatan atau kontroversi berkepanjangan dapat menurunkan reputasi Pertamina di pasar energi global.

Evaluasi dan Reformasi Internal

Kasus LNG ini menekankan kebutuhan akan evaluasi internal, termasuk mekanisme pengawasan proyek dan audit kinerja pimpinan. Reformasi ini dianggap krusial untuk mencegah potensi kerugian di masa mendatang serta memastikan tata kelola yang lebih profesional dan transparan.

Mekanisme Tanggung Jawab Pimpinan

Eks direktur menegaskan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya sebatas laporan formal, tapi juga melibatkan pemulihan kerugian finansial dan perbaikan proses pengambilan keputusan.

Audit Independen – Dilakukan oleh pihak ketiga untuk memastikan objektivitas hasil evaluasi.
Pemulihan Kerugian – Setiap keputusan yang merugikan perusahaan harus memiliki rencana pemulihan yang jelas.
Perbaikan SOP – Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pengambilan keputusan strategis harus diperkuat agar tidak terulang kasus serupa.

Potensi Implikasi Hukum dan Regulator

Selain aspek internal perusahaan, kasus ini juga menarik perhatian regulator dan pihak hukum. Bila terbukti ada pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang, pimpinan Pertamina bisa menghadapi sanksi administratif maupun pidana.

Eks direktur menekankan, tindakan proaktif dan transparan akan menjadi kunci menjaga reputasi Pertamina dan menenangkan pasar energi nasional.

Kesimpulan

Kasus LNG Pertamina menyoroti pentingnya pertanggungjawaban pimpinan BUMN, terutama terkait proyek strategis berskala besar. Tuntutan eks direktur agar Ahok dan Nicke bertanggung jawab menjadi sorotan publik dan investor, serta memicu evaluasi internal dan audit menyeluruh.

Penutup

Dalam konteks ini, transparansi, audit independen, dan reformasi internal menjadi langkah kritis untuk menjaga stabilitas sektor energi nasional dan memastikan pertanggungjawaban pimpinan BUMN berjalan efektif.